Kasus Tenaga Kerja: Bupati Jember Diminta Semprot Kadisnakertrans

Kamis, 31/05/2007 15:27 WIB

Reporter : A Wirawan

Jember - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember Moch Thamrin kena 'semprit' DPRD Jember, akibat kinerjanya dalam menangani persoalan buruh migran dan masalah ketenagakerjaan dinilai tidak memuaskan.

Penilaian itu disampaikan dalam rekomendasi resmi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, yang dibacakan dalam sidang paripurna di DPRD Jember, Kamis (31/5/2007).

"Sungguh disayangkan, saat banyak LSM berupaya mencari solusi dan berkoordinasi (soal buruh migran-red), sensitivitas Disnakertrans sangat kurang," kata Wakil Ketua DPRD Jember Machmud Sardjujono membacakan rekomendasi dewan.

Kepala Disnakertrans Jember sulit ditemui dan cenderung menghindar, saat ada kelompok yang mencoba menanyakan masalah buruh migran. "Bupati sebaiknya memberi pengarahan dan peringatan keras kepada Kadisnakertrans. Kalau perlu tindakan tegas sebagaimana kewenangannya," kata Machmud.

Dewan juga meminta agar pemerintah kabupaten membuat peraturan daerah mengenai perlindungan buruh migran. "Buruh migran adalah pahlawan bangsa. Kita harus memberi apresiasi kepada mereka," kata Machmud.

Buruh migran saat ini banyak menemui persoalan, mulai dari perlakuan kasar di luar negeri dan minimnya perlindungan pemerintah. "Bahkan ada TKI Jember yang terkena hukuman rajam di Saudi," kata Machmud.

Saat dikonfirmasi soal kerasnya rekomendasi soal Disnakertrans, Ketua DPRD Jember Madini Farouq menegaskan, bahwa itu sesuai dengan aspirasi yang masuk. "Saya kalau tidak ada masukan daru pers dan media soal tenaga kerja, tidak akan merekom itu. Jangan pertanyakan komitmen kerakyatan teman-teman DPRD," katanya.[wir/zaq]